Konawe Utara – Curah hujan yang tinggi di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dan sekitarnya sejak Senin (3/6), mengakibatkan tanah longsor dan pohon tumbang. Hal ini menyebabkan kerusakan beberapa asset PLN, seperti patahnya tiang listrik dan terendamnya Gardu Distribusi PLN di beberapa daerah, sehingga petugas PLN harus mematikan pasokan listrik agar aman bagi masyarakat.
Dari hasil pendataan di lapangan, beberapa tiang listrik PLN rusak dan 65 Gardu Distribusi (3.237 pelanggan) padam maupun dipadamkan di Kec. Andowia, Kec. Asera, Kec. Landawe, Kec. Langgikima, Kec. Oheo, dan Kec. Wiwirano.
General Manager PLN UIW Sulselrabar Bambang Yusuf menyampaikan, petugas PLN sedang melakukan penormalan sistem dengan memperbaiki infrastruktur yang rusak seperti tiang patah dan membersihkan jaringan yang terkena ranting.
“Untuk daerah yang terdampak banjir, PLN menunggu banjir surut setelah itu petugas akan menormalkan pasokan sesegera mungkin,” kata Bambang saat mengunjungi lokasi banjir.
PLN Turut Berikan Sumbangsih Bagi Masyarakat terdampak Banjir
Rabu (12/6), Corporate Social Responsbility (CSR) PLN Peduli memberikan bantuan kepada korban banjir di Konawe Utara berupa sembako dan pakaian senilai Rp 100 juta. Selain itu, Yayasan Baitul Mall (YBM) PLN Unit Induk Wilayah Sulselrabar turut menunjukan kepedulian dengan sumbangsihnya berupa sembako, pakaian, genset, dan instalasi kelistrikan senilai Rp 150.000.000,-.
Bantuan tersebut langsung diserahkan General Manager PLN UIW Sulselrabar Bambang Yusuf secara simbolis kepada Bupati Konawe Utara Ruksamin di lokasi bencana.
“Doakan banjir segera surut dan PLN dapat memulihkan sistem kelistrikan,” pungkas Bambang.
Bantuan PLN bagi korban banjir dan tanah longsor disambut baik
“Terima kasih atas bantuan ini semoga dapat membantu meringankan beban saudara- saudara kita di Konawe Utara,” kata Ruksamin.
Ketua YBM PLN UIW Sulselrabar Muhammad Akbar mengatakan setiap pegawai PLN yang Muslim berdasarkan Keputusan Direksi di lakukan pemotongan zakat/infaq/sadakah dari penghasilan sebesar 2,5% yang bertujuan untuk membantu mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu.