(Lhokseumawe, 2 Juni 2016) Mengawali kunjungan hari kedua Presiden Joko Widodo terkait infrastruktur kelistrikan, Presiden meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Arun 184 Mega Watt (MW) yang berlokasi di Desa Meuria Paloh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe.
Pembangkit listrik berkapasitas 184 MW ini memasok lebih dari 50 persen kebutuhan daya listrik di Provinsi Aceh pada khususnya, dan untuk memperkuat sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara pada umumnya.
Presiden Joko Widodo yang hadir bersama Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur Provinsi Aceh Zaini Abdullah dan didampingi Direktur Utama PLN Sofyan Basir dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam setiap kunjungan ke daerah-daerah, masyarakat selalu mengeluh listriknya byar pet.
Presiden mengatakan pembangunan PLTMG ini adalah untuk mempercepat kekurangan listrik di daerah, sebab bisa dibangun dalam waktu cepat, sekitar tiga bulan untuk konstruksi dan mesinnya enam bulan. Dibandingkan membangun pembangkit berbahan bakar batu bara yang membutuhkan waktu 4-5 tahun. “Memang dengan gas agak sedikit mahal dari batubara tetapi karena kecepatannya maka harus diputuskan membangun PLTMG ini,” ujar Presiden Joko Widodo.
Diharapkan masuknya PLTMG Arun ini dapat mendongkrak iklim investasi di Aceh dan Lhokseumawe khususnya. Lebih lanjut Presiden menyampaikan nantinya PLN akan ditambah lagi kemampuan PLTMG Arun sebesar 250 MW (ekspansi).
Direktur Utama PLN Sofyan Basir menyampaikan PLTMG Arun Kapasitas 184 MW ini merupakan salah satu pembangkit terbesar di Sumatera dan telah beroperasi secara penuh sejak 21 Desember 2015.
“Syukur alhamdulillah kerja keras PLN dalam upaya menyelesaikan pembangunan PLTMG Arun akhirnya bisa dinikmati seluruh warga, kami sangat berharap dengan beroperasinya Arun, bisa menjadi daya tarik investor untuk terus mengembangkan sektor ekonomi, industri dan pariwisata di Sumatera,” ujar Sofyan Basir.
Dirinya juga menambahkan bahwa Program 35.000 MW diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang telah dicanangkan Pemerintah harus diimbangi dengan pertumbuhan ketenagalistrikan dan rasio elektrifikasi.
“Dalam lima tahun kedepan, kebutuhan listrik harus tumbuh sebesar rata-rata 8,8% dengan target rasio elektrifikasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau ‘RUPTL’ 2015-2024, yakni sebesar 97,4% pada akhir 2019,” lanjut Sofyan Basir.
Ke depannya setelah Pemerintah mencanangkan program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35.000 MW, PLN mempunyai kewajiban membangun pembangkit sebesar 10.000 MW dan IPP/Swasta sebesar 25.000 MW. Khususnya di Pulau Sumatera, pembangunan pembangkit sebesar 8.700 MW. Komposisi PLN sebesar 1.100 MW dan IPP/Swasta sebesar 7.600 MW. Sedangkan, pembangunan transmisi sepanjang 1.900 (kilometer-sirkit) kms dengan jumlah gardu induk kapasitas 32.000 Mega Volt Ampere (MVA) di 398 lokasi.
Pada 2016, PLN akan menyelesaikan Tol Listrik Bertegangan 275 kiloVolt sepanjang 2.000 km dari Lahat Sumatera Selatan sampai Sarula Sumatera Utara yang akan meningkatkan kecukupan listrik di Aceh dan Sumatera Utara.
Pemerintah menempatkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagai salah satu program prioritas pemerintah yang tertuang dalam program strategis nasional (PSN).
Dan sebagai wujud dukungan nyata dalam program strategis nasional (PSN) tersebut, Presiden pada 8 Januari 2016 telah menandatangani Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, di mana Pemerintah Pusat menugaskan kepada PLN dengan memberikan dukungan berupa penjaminan, percepatan Perizinan dan Nonperizinan, penyediaan energi primer, tata ruang, penyediaan tanah, dan penyelesaian hambatan dan permasalahan, serta penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi.
Saat ini, daya mampu sistem Aceh sebesar 384 MW, beban puncak tertinggi sebesar 340 MW, sedangkan beban puncak sistem transmisi Aceh sebesar 321 MW. Hal positif untuk daerah Lhokseumawe dengan adanya PLTMG Arun ini salah satunya mampu mendukung sistem kelistrikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe dan juga menambah kehandalan pasokan listrik di daerah Lhokseumawe.