Kalau di Batam ada PLN Batam, maka di Tarakan ada PLN Tarakan. Anak Perusahaan yang berlokasi di Kalimantan Utara ini memang seperti minatur induknya, PT PLN (Persero). Pasalnya, perusahaan yang memiliki kepanjangan PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan ini mengelola bisnis ketenagalistrikannya mulai dari hulu hingga hilir.
PLN Tarakan yang didirikan berdasarkan SK Direksi No 258-1/010/DIR/2003, 17 Oktober 2003 dan Akta Notaris H. Haryanto SH, MBA No. 18, Tanggal 15 Desember 2003 ini memang diharapkan dapat mengelola pasokan listrik untuk Tarakan sendiri yang pada saat itu mengalami krisis kelistrikan. Dengan statusnya sebagai Anak Perusahaan, PLN Tarakan diharapkan dapat dengan mudah mengelola proses bisnis, mulai dari pembangkitan hingga pendistribusiannya. Misalnya, untuk tarif listriknya sendiri, PLN Tarakan menggunakan tarif regional Kalimantan yang tidak disubsidi pemerintah.
Menginjak usianya yang ke-12 tahun, PLN Tarakan mendapat pemimpin baru. Pada 5 Januari 2016, Manager Niaga PLN Distribusi Jawa Barat Rahimuddin diangkat sebagai Direktur Utama PLN Tarakan, menggantikan Sandika Aflianto. Kepemimpinan baru ini tentunya menjadi harapan baru juga bagi PLN Tarakan untuk meningkatkan infrastruktur ketenagalistrikan.
Menurut Rahimuddin, pulau seluas 657,33 km2, di mana hanya 38,2% (250,8 km2) berupa dataran dan sisanya sebanyak 61,8% atau 406,53 km2 berupa lautan ini memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang.
“Tarakan merupakan pintu gerbang untuk Kalimantan Utara menuju Malaysia dan Filipina. Oleh karena itu ada potensi yang cukup besar di bidang bisnis jasa, karena perputaran uangnya cukup tinggi dan sering dikunjungi orang,” ujar Rahimuddin.
Meski begitu, Rahimuddin menyadari bahwa Tarakan masih harus memperkuat infrastruktur ketenagalistrikannya untuk dapat menarik para investor.
Sebagai Dirut PLN Tarakan yang baru, ada beberapa hal yang menjadi perhatian Rahimuddin, di antaranya adalah ketersediaan energi primer, tarif listrik, Sumber Daya Manusia, dan diversifikasi usaha.
Hingga saat ini, daya mampu pembangkit di Tarakan sekitar 66,95 MW. Sebagian besar pembangkitnya menggunakan bahan bakar gas (49 MW) dan sisanya menggunakan HSD/High Speed Diesel (7 MW), Gas/HSD (5,95 MW), dan batu bara (5 MW). Beban puncaknya sendiri sekitar 41 MW, dengan base load sekitar 30 MW. Menurut Rahimuddin, PLN Tarakan perlu menjaga keseimbangan energi primer dengan menambah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
“Gimana caranya di sini ada PLTU. Sehingga kita tidak ketergantungan lagi dengan gas. Kita punya pilihan lain. Memang kita punya excess power dari PLTU sekitar 5 MW. Tapi kan tidak hanya seperti itu. Jadi paling tidak ada PLTU, apakah IPP atau milik kita sendiri,” jelas Rahimuddin.
PLN Tarakan juga akan terus mengawal tarif listrik regional. Saat ini tarif listrik rata-rata di Tarakan sebesar Rp 1.700 per kWh.
Selain mengembangkan infrastruktur ketenagalistrikan, Rahimuddin juga berharap agar PLN Tarakan dapat melakukan diversifikasi usaha.
“Ke depannya, jika pembangkit kita sudah mencukupi, kita bisa mendorong investor bisa masuk untuk berinvestasi. PLN Tarakan pun perlu kita kembangkan, apakah melalui perluasan usaha di sekitar Pulau Tarakan atau listrik yang kita produksi bisa dijual ke Kalimantan Timur yang selama ini masih menggunakan HSD. Jadi bukan hanya di Tarakan saja, kita bisa kembangkan ke bisnis lain,” ungkap Rahimuddin.
Dengan maju dan berkembangnya Pulau Tarakan, Rahimuddin pun berharap Tarakan dapat menjadi seperti “Mini Singapore” di Indonesia.