Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, meresmikan Construction Kick-off pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang Jawa Tengah kapasitas 2 x 1.000 Megawatt (MW) dan Program Elektrifikasi 50 Pulau Terdepan dan Daerah Perbatasan, di Batang, Jawa Tengah, Jumat (28/8).
Dalam peresmian tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Direktur Utama PLN Sofyan Basir, Direktur Utama PT Bhimasena Power Indonesia Mohammad Effendi sebagai perusahaan pelaksana pembangunan pembangkit ini.
PLTU Jawa Tengah yang dikenal dengan sebutan PLTU Batang, merupakan proyek yang dibangun dengan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS/PPP). Proyek KPS PLTU Jawa Tengah ini merupakan proyek KPS skala besar pertama dengan nilai investasi lebih dari USD 4 milyar, sekaligus proyek KPS pertama yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
Peresmian pembanguan proyek oleh Presiden ini dapat menjadi simbol keberpihakan pemerintah kepada pembangunan untuk kepentingan umum dan pembangunan infrastruktur lainnya.
Mengingat PLTU Batang merupakan KPS yang pertama dan dengan nilai investasi yang sangat besar, maka pelaksanaan construction kick off PLTU Batang Jawa Tengah akan memberikan sinyal positif kepada investor yang menanamkan dananya pada proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta.
Dan
Hal ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah mempunyai komitmen yang kuat untuk mendukung investasi dan diharapkan akan menjadi pemacu investor yang akan menanamkan dananya di Indonesia.
Proyek PLTU Batang ini merupakan proyek pembangkit listrik tenaga uap dengan teknologi Ultra Super Critical (USC) yang merupakan teknologi mutakhir dan saat ini terbesar di Asia Tenggara. Teknologi USC ini memberikan tingkat efisiensi yang tinggi, sekaligus memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan teknologi PLTU sebelumnya.
Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, pada kesempatan ini meyakinkan bahwa proyek yang juga merupakan proyek KPS pertama yang dijamin oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) ini juga akan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia dan akan mendukung peningkatan perekonomian bangsa secara luas mengingat kapasitas yang besar dan efisiensi yang tinggi.
– Program Elektrifikasi 50 Pulau Terdepan dan Daerah Perbatasan
Sebagai upaya memenuhi kebutuhan listrik di pulau-pulau terdepan dan daerah perbatasan negara Indonesia dengan negara tetangga, Pemerintah melalui PLN telah melaksanakan program pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
Sebanyak 149 unit mesin diesel dibangun di 50 lokasi yang tersebar di 13 provinsi, yang meliputi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua.
Dengan total kapasitas PLTD sebesar 67,8 MW, PLN akan mampu melistriki sebanyak 35.468 pelanggan baru yang berada di pulau-pulau terdepan dan daerah perbatasan.