(Jakarta 5 Maret 2015). Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, pada hari Kamis (5/3) menyelenggarakan Coffee Morning untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 01 tahun 2015 tentang Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik, dan Permen ESDM Nomor 02 tahun 2015 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sulawesi. Kedua regulasi yang diterbitkan ini, menurut Dirjen Ketenagalistrikan, Jarman adalah untuk mendorong peningkatan penyediaan tenaga listrik melalui kerjasama pemegang wilayah usaha.
Pada salah satu sesi, Kepala Divisi Transmisi Indonesia Timur PT PLN (Persero), Sudibyo mempresentasikan implementasi Permen ESDM Nomor 02 tahun 2015. Sudibyo menyebutkan bahwa implementasi Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sulawesi perlu dicermati, karena sistem kelistrikan Indonesia Timur pada umumnya jaringannya masih terbatas dan sebagian masih terkendala. Saat ini di Sulawesi sistem jaringannya terbagi menjadi 4 sistem yang terpisah,” Ujarnya.
Dalam siaran pers Kementerian ESDM disebutkan bahwa untuk menopang pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 6,7% per tahun (sesuai asumsi RPJMN 2015-2019) dan dalam rangka mengatasi krisis penyediaan tenaga listrik, Pemerintah telah mencanangkan program pembangunan pembangkit 35.000 MW (di luar proyek pembangkit yang saat ini sedang konstruksi dengan total kapasitas mencapai 7.968 MW) beserta infrastruktur ketenagalistrikan lainnya yang akan dilaksanakan selama tahun 2015-2019. Dengan demikian, penambahan kapasitas pembangkit hingga tahun 2019 diharapkan mencapai 42,9 GW, dimana akan dibangun oleh PT PLN (persero) sebesar 42% (18 GW) dan akan dibangun swasta melalui mekanisme Independent Power Producers (IPP) sebesar 58% (24,9 GW).
Dalam rangka mendorong peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik, selain melalui mekanisme IPP dapat juga dilakukan melalui mekanisme Private Power Utility (PPU) atau penetapan wilayah usaha. Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan Permen ESDM Nomor 01 tahun 2015 yang antara lain mengatur kerjasama antar pemegang wilayah usaha, pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik (power wheeling), interkoneksi jaringan tenaga listrik, serta pembelian kelebihan tenaga listrik dari pemegang Izin Operasi (IO).
Dengan terbitnya peraturan ini, antar pemegang wilayah usaha dapat bekerja sama secara langsung untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayah usahanya. Usaha Transmisi diwajibkan membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi, sedangkan Usaha Distribusi dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi. Pemegang IO dapat melakukan interkoneksi jaringan tenaga listrik dengan Pemegang Izin Usaha Penyediaan Listrik (IUPL) yang memiliki wilayah usaha. Sementara itu, Pemegang IUPL yang memiliki wilayah usaha juga dapat membeli kelebihan tenaga listrik dari pemegang IO.
Untuk mendukung kerja sama penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik, Pemerintah juga telah menetapkan Permen ESDM Nomor 03 Tahun 2007 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali, Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2008 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sumatera, dan Permen ESDM Nomor 02 Tahun 2015 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sulawesi. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Aturan Jaringan tersebut antara lain mengenai manajemen jaringan, aturan penyambungan, aturan operasi, aturan perencanaan dan pelaksanaan operasi, aturan transaksi tenaga listrik, aturan metering, aturan kebutuhan data, serta aturan tambahan. Pada tahun ini direncanakan akan disusun Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Kalimantan.