(Jakarta 31/10) Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) menobatkan Direktur Utama PLN, Nur Pamudji dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tokoh anti korupsi 2013. Dalam upayanya untuk memberantas dan mencegah korupsi di tubuh PLN, Nur Pamudji dinilai memenuhi kriteria sebagai individu yang tidak korupsi dan mempunyai komitmen kuat membersihkan KKN di PLN. Sedangkan Ahok dinilai konsisten dengan sikapnya yang bersih, transparan dan profesional. Penganugerahan tokoh anti korupsi 2013 ini diberikan secara langsung oleh putri sulung Bung Hatta, Meutia Hatta kepada Dirut PLN Nur Pamudji, Kamis malam (31/10) di Jakarta.
Menurut ketua dewan juri BHACA 2013, Betti Alisjahbana, Nur Pamudji dianggap layak mendapatkan BHACA 2013 karena melalui program PLN Bersih No Suap yang bertujuan untuk memastikan terciptanya good corporate governance di perusahaan tersebut, Nur telah mereformasi sistem pengadaan barang dan jasa serta pelayanan pelanggan PLN. “Dia mempunyai komitmen untuk menjadikan PLN sebagai perusahaan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ia melakukan upaya-upaya sistematis melalui program PLN Bersih. Dia mengkaji ulang proses bisnis pengadaan dan pelayanan pelanggan agar benar-benar bebas dari potensi korupsi, suap, dan gratifikasi,” tegas Betti.
Pada proses penjurian BHACA 2013, kata Betti, terdapat kriteria penilaian yaitu penerima BHACA haruslah seorang individu yang bersih dari KKN dan tidak menyalahgunakan jabatannya untuk menyuap atau menerima suap. Juga yang sangat penting adalah mereka harus melakukan langkah-langkah yang sistematis untuk membuat lingkungannya bersih dari korupsi dan bisa mencegah korupsi terjadi di lingkungannya.
Dalam perjalanan bekerjanya, Nur Pamudji juga pernah memotong mekanisme proyek yang sebelumnya dilakukan lewat perantara atau trader menjadi jual beli langsung dengan produsen. Seperti ketika dalam pengadaan trafo, Nur Pamudji (waktu itu masih menjabat general manager) menerima laporan dari salah satu staff Bank Dunia bahwa harga trafo yang dibeli Indonesia cukup tinggi, dan dia langsung melakukan investigasi. Hasilnya, selama ini PLN melakukan pembelian trafo melalui trader dan setelah PLN melakukan pembelian langsung ke produsennya, dia bisa menghemat lebih dari setengah harga trafo biasanya.
Nur Pamudji mengaku kaget dan tidak menyangka, ternyata usaha-usaha yang dilakukan internal PLN dalam memberantas dan mencegah korupsi melalui PLN Bersih itu diamanati oleh pihak luar dan diapresiasi. “Saya minta waktu untuk berpikir, apakah sebaiknya penghargaan ini saya terima atau tidak. Saya pertimbangkan apa manfaatnya, terutama bukan untuk diri saya karena gerakan PLN Bersih ini bukan tujuannya untuk pribadi saya, tapi untuk perusahaan. Setelah saya pertimbangkan, penghargaan ini akan memperkuat gerakan PLN Bersih, dengan catatan penghargaan ini untuk semua yang terlibat dalam gerakan PLN Bersih,” ujar Nur. Dalam sambutannya Nur juga menyebut dan memperkenalkan lima orang tim inti PLN Bersih atau Steering Committee. Kelimanya adalah Kepala Satuan Pengawasan Intern Iryanto Hutagaol, Kepala Divisi Batubara Helmi Najamuddin, Sekretaris Perusahaan Adi Supriono, Kepala Divisi Manajemen Resiko Amir Rosidin dan Kepala Satuan Pengendali Kinerja Korporat Harry Hartoyo.
Waktu memulai gerakan PLN Bersih ini, kata Nur, Manajemen PLN punya keyakinan bahwa sebagian besar orang-orang PLN bekerja dengan baik dan bersih. Tapi seringkali, komunitas yang baik ini dipengaruhi oleh kelompok kecil yang kurang baik, apalagi kelompok kecil ini punya kekuatan sehingga akan memberi warna kepada kelompok baik tadi.”Untuk itu, melalui PLN Bersih, saya yakin sebagian besar pegawai PLN akan mendukung dan melaksanakannya,” kata Nur.
Bersama Transparency International Indonesia (TII), sejak awal 2012, PLN membangun budaya anti korupsi di seluruh unit PLN dengan menetapkan empat pilar utama PLN Bersih No Suap, yaitu: Partisipasi, Integritas, Transparansi, dan Akuntabilitas (PITA). Wujud dari keempat pilar ini diantaranya melalui penerapan mekanisme pengaduan masyarakat, penerapan whistle blowing system, dan pengelolaan gratifikasi pegawai. Atas adanya program PLN Bersih No Suap ini, Nur Pamudji selalu aktif berbicara anti korupsi di forum-forum nasional dan internasional terkait praktek pencegahan korupsi yang terus dilakukannya di PLN.
BHACA merupakan penghargaan atas gerakan antikorupsi. BHACA memiliki kriteria yang sangat sulit dipenuhi para nominatornya karena selain semangat anti korupsi, nominator juga harus memiliki kebijakan anti korupsi yang berjalan secara sistematis, transparan, berintegritas, dan akuntabel.
BHACA tahun ini dibagi menjadi dua kategori yakni BUMN dan Pemerintah Daerah. Menurut Ketua Harian Umum Pengurus BHACA, Natalia Soebagjo, pihaknya telah menjaring nominasi dari berbagai sumber, baik jaringan BHACA maupun sosial media. “Secara keseluruhan dalam masa penjaringan selama 6 bulan itu kami terima sebanyak 44 nama. Melalui seleksi ketat tersisa 7 orang,” kata Ketua Natalia Soebagjo. Kemudian terpilihlah Nur Pamudji dan Ahok.
Sejak didirikan pada tahun 2003, penghargaan yang diberikan dua tahun sekali ini sudah dipegang oleh Moh Yamin, Syamsul Qamar, Erry Riyana Hardjapamekas dan Karaniya Dharmasaputra. Pada tahun 2004, Gamawan Fauzi dan Saldi Isra. Pada tahun 2008, Sri Mulyani Indrawati, Amien Sunaryadi, dan Busyro Muqoddas. Jokowi dan Herry Zudianto mendapatkan penghargaan ini pada tahun 2010.
Kontak:
Bambang Dwiyanto
Manajer Senior Komunikasi Korporat
Tlp. 021 7261122
Email. bambang.dwiyanto@pln.co.id