(Jakarta, 11 Oktober 2013) Banyaknya proyek pembangunan ketenagalistrikan di Indonesia, menyedot perhatian pelaku ekonomi dunia untuk turut berpartisipasi mengembangkannya. Salah satunya, The Export-Impor Bank of Korea (K-Exim) berminat untuk memberikan dukungan penjaminan perusahaan manufaktur Korea yang mengikuti tender pembangunan proyek ketenagalistrikan di Indonesia. Dukungan ini diwujudkan dalam pembiayaan proyek dengan skema ECA (Export Credit Agency) melalui pinjaman langsung ke PLN tanpa jaminan pemerintah yang sebelumnya tidak pernah dilakukan.
Seperti terlihat Jum’at (11/10), di PLN Pusat, Presiden Direktur Bank Ekspor-Impor Korea, Kim Yong Hwan bersama Direktur Utama PLN, Nur Pamudji, menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) terkait mutual business cooperation. Keduanya sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan di Indonesia.
Menurut Direktur Utama PLN, Nur Pamudji, K – Exim bermaksud untuk memberikan pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan Korea yang terlibat dalam proyek-proyek ketenagalistrikan di Indonesia. “Pagi ini saya dapat pernyataan dari Chairman Bank Exim Korea, mengejutkan sekali. Dia menyatakan bahwa Bank Exim Korea siap memberikan pinjaman kepada PLN tanpa jaminan pemerintah”, ujar Nur Pamudji.
“Rencananya, pembiayaan ini akan diarahkan untuk beberapa proyek pembangkit di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Di Sulawesi rencananya untuk membangun pembangkit kapasitas 50 MW, di Kalimantan 100 MW, di Sumatera 200 MW. Yang terdekat adalah pelelangan PLTU Nagan Raya 3 dan 4 yang masing-masing kapasitas 2×200 MW,” lanjut Nur.
Selain PLN, pengembang pembangkit swasta (independent power produce/IPP) pun ada yang sudah membangun proyek dengan pembiayaan tanpa jaminan pemerintah. Salah satunya adalah PLTU IPP 600 MW di Banten.
Dirut PLN menjelaskan bahwa selama ini negara Jepang, Korea, dan China bila memberikan pinjaman dana untuk proyek-proyek kelistrikan di Indonesia selalu meminta jaminan pemerintah. “Kalau semuanya harus dijamin oleh pemerintah akan membebani APBN karena pemerintah harus menyisihkan sebagian dana APBN itu untuk jaminan pembayaran”, jelasnya.
Dengan persetujuan pemerintah, mulai tahun ini PLN menginisiasi pembangunan proyek-proyek kelistrikan tanpa jaminan pemerintah. “Kita mulai dengan proyek PLTG Arun, ternyata sukses. Sambutan dari ECA di eropa terhadap metode baru ini ternyata meriah, artinya mereka setuju. Sehingga akhirya menular. Korea melihat eropa mau tanpa jaminan, dan Korea mau memberi pinjaman tanpa jaminan pemerintah”, ungkap Nur Pamudji.
Skema ECA adalah suatu skema pinjaman dimana eksportir/manufacturer/pabrikan yang produknya akan digunakan oleh proyek PLN mendapatkan jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor Negara tersebut. ECA Direct Lending ke PLN tanpa jaminan pemerintah yang pertama kali dilakukan adalah proyek PLTG Arun yang sudah sukses.
Dengan menerapkan sistem pendanaan langsung dari lembaga keuangan ke PLN, pemerintah Indonesia mendapat manfaat paling besar karena tidak perlu lagi mengeluarkan jaminan yang berdampak kepada fiskal. “Manfaat bagi PLN adalah kredibilitas PLN meningkat. Bahwa PLN mampu menyelenggarakan proyek-proyeknya tanpa jaminan (pemerintah)”, pungkas Nur Pamudji.
Kerjasama PLN denga K-Exim yang dirancang selama dua tahun ini tidak terbatas pada pembiayaan proyek-proyek pembangunan ketenagalistrikan seperti ekspor kredit atau kredit investasi luar negeri, namun K-Exim juga menangkap peluang dalam memfasilitasi ekspor barang dan jasa asal Korea dan / atau untuk mempromosikan investasi luar negeri oleh perusahaan-perusahaan Korea .
Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan wujud kepercayaan lembaga pendanaan internasional terhadap kemampuan PLN dalam mendanai proyek-proyek kelistrikan untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik di Indonesia. Hal ini bukanlah hal mudah mengingat PLN masih regulated company dengan besarn tarif listrik yang ditentukan pemerintah dan masih disubsidi.
Adanya kepercayaan lembaga internasional ini memberikan sinyal bahwa PLN akan dapat lebih mandiri dan terus berupaya agar tidak tergantung subsidi dengan cara terus memperbaiki komposisi fuel mix energi primer di sisi pembangkit, pembangunan pembangkit berbiaya produksi murah dan ramah lingkungan yang tentunya akan dapat menurunkan subsidi, meningkatkan kemampuan investasi PLN dan keuntungan perusahaan di masa depan.
Kontak :
Bambang Dwiyanto
Manajer Senior Komunikasi Korporat
Tlp. 021 7261122
Facs. 021 7227059
Email. bambang.dwiyanto@pln.co.id